PEKANBARU, gomediaku.com-Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai dewan, pihak DPRD Provinsi Riau melalui badan musyawarah ( Banmus), selalu bekerja sama dan terus berusaha meningkatkan tingkat pemahaman serta profesionalisme dan kapabilitas dewan yang berorientasi kepada kompetensi setiap dewan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan persoalan di provinsi Riau.
Hal itulah yang disampaikan oleh ketua Tim kunjungan Banmus, Sumaryo ke DPRD provinsi Jawa Timur Baru-baru ini. Menurutnya dasar kunjungan kerja keberbagai daerah khususnya ke Jawa Timur ini sesuai dengan undang-undang. Selain itu karena perlunya melakukan studi banding dan kegiatan belajar dari DPRD daerah lain di Indonesia dalam rangka meningkat kan kinerja dan berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara yang lebih tepat dan efektif dalam mengurai berbagai persoalan di daerah Riau.
”Pertama-tama kita pergi kunjungan kerja ke berbagai daerah adalah untuk studi banding terkait berbagai akselerasi yang dilakukan oleh DPRD daerah lain, dalam mengatasi permasalahan yang serupa di Riau,” jelasnya kepada reporter radarriaunet.com.
Dalam kunjungannya kali ini, pihaknya langsung disambut oleh pihak DPRD Jawa Timur yang diwakili oleh wakil ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi dari Fraksi PDIP.
Terkait kunjungan kerja dan studi banding yang dilakukan oleh Banmus DPRD Riau, pada kesempatan kali ini pihaknya lebih banyak membahas terkait dengan isu-isu hangat yang sedang melanda Riau saat ini.
Menurutnya, hal yang paling urgen kita rasakan saat ini adalah terkait dengan terjadinya mis komunikasi dan lemahnya bentuk koordinasi, konsolidasi antara legislatif dan eksekutif saat ini.
”Kita tau bahwa legislatif dan eksekutif itu merupakan mitra kerja yang harus berjalan seiring dan bersama-sama, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,” katanya.
Jadi menurut Sunaryo, dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang berhasil haruslah mengedepankan sistem koordinasi dan komunikasi yang baik diantara stakeholder.
Menjawab pertanyaan reporter Radarriaunet.com menyangkut hubungan Pemprov Riau dengan pihaknya, Sunaryo menjelaskan, bahwa saat ini banyak poin-poin penting yang terkait dengan pembangunan dan berbagai aspirasi masyarakat Riau yang belum dapat dibahas dan diakomodir atau dikoordinasikan serta dikomunikasikan kepada pihak pemerintah provinsi Riau. Hal ini karena terkendala dengan minimnya komunikasi.
Baginya, berbagai persoalan dan masalah seperti terkait dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan termasuk tata ruang yang menjadi masalah penting di Riau saat ini, dapat diselesaikan melalui konsolidasi dan komunikasi yang terarah dan baik diantara kedua lembaga negara ini.
Dia mencontohkan, dari hasil kunjungan kerja dan studi bandingnya di Jawa timur, bahwa provinsi Jawa Timur telah mampu berkembang secara cepat, hampir di semua sektor berkat adanya bentuk komunikasi dan konsolidasi yang begitu akrab, antara pihak DPRD dan pemerintah Jawa Timur.
”Saya melihat pihak pemerintah Jawa Timur sangat baik dan begitu akrab dalam menjalin komunikasi dengan DPRD disana,” katanya. Menurutnya mekanisme komunikasi yang telah berhasil dibangun oleh kedua belah pihak, sangat akrab.
”Mereka sangat akrab, bahkan saya menyebut kedua lembaga itu seperti kedekatan hubungan suami isteri,” katanya.
Hal Senada juga disampaikan oleh salah seorang anggota banmus yang tergabung dalam kunjungan kerja tersebut. Dalam keterangannya pada saat wawancara menjawab reporter Radarriaunet.com. Aseng, salah satu anggota dewan yang ikut mengatakan, DPRD provinsi Jawa Timur sangat berbeda dengan DPRD di Riau.
”Banyak sekali perbedaan. Mereka mendapatkan fasilitas kendaraan pribadi yang bagus, sedangkan kita di DPRD Riau, tidak diberi yang baru, melainkan hanya sisa dan bekas yang lama,” ujarnya.
Hal itu sudah berulangkali disampaikan di DPRD namun, belum juga mendapat persetujuan, lanjutnya. Sehingga menurutnya pada akhirnya pihak DPRD Provinsi Riau memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada harus memperbaiki kendaraan bekas, yang diperkirakan menelan biaya servis bisa mencapai 40 juta.
Terkait dengan komunikasi dan koordinasi di dua lembaga, Antara DPRD dan pemerintah, menurutnya sudah saatnya diperbaiki. ”Bagaimana kita dapat melayani masyarakat dengan maksimal, jika hubungan pemerintah dan legislatif saja tidak baik,” katanya.
Menurutnya apa yang terjadi dengan berbagai satuan kerja di provinsi ini adalah bagian dari dampak langsung dari buruknya sistem komunikasi. ”Terkendalanya berbagai program, rendahnya serapan anggaran adalah indikasi dari komunikasi yang buruk diantara stakeholder,” katanya.
Baik Sunaryo, maupun Aseng sama-sama berharap ke depannya pemerintahan Riau dapat menerapkan bentuk komunikasi dan konsolidasi seperti yang sedang terjadi di daerah provinsi Jawa Timur dalam membangun daerah yang sejahtera dan makmur disegala bidang dan sektor perekonomian provinsi Riau. (ee)
(f: rnc)
