Pekanbaru, GoMediaku.Com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Manahara Napitupulu mengatakan rendahnya realisasi kegiatan APBD Riau tahun anggaran 2023 di Bidang Perkim Dinas PUPR-PKPP Riau karena pelatihan, tidak bisa dijadikan sebagai alasan.
“Tadi Kabid Perkim beragumentasi di sini bahwa dia baru melakukan pelatihan. Itu kan tidak bisa dijadikan alasan,” ujar Manahara yang ditanya awak media usai rapat bersama Dinas PUPR-PKPP Riau yang digelar, Senin (22/5/2023), dengan agenda rapat evaluasi kinerja Dinas PUPR bidang Perkim dan Bina Marga termasuk UPTD.
Ihwal rapat itu sendiri, menurut Manahara, pihaknya menyoroti lambatnya realisasi kegiatan di Bidang Perkim di Dinas PUPR-PKPP Riau. “Sampai pada posisi 15 Mei lalu baru 11,5 persen,” ungkapnya.
“Itu baru berupa kontrak, belum dalam bentuk realisasi fisik,” tambah Manahara. “Menyoal realisasi fisik, jauh lebih minim lagi,” tambah politisi Partai Demokrat itu.
Makanya, menurut Manahara, setelah dirundingkan dengan jajaran pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Riau, diperoleh kata sepakat Bidang Perkim menggesa kegiatannya sampai awal Juli.
“Awal Juli nanti kita akan minta lagi laporan realisasinya,” sebut Manahara. Bila sampai awal Juli itu tidak juga ada perkembangan yang signifikan, Manahara menyebut pihaknya akan menyurati Gubernur Riau.
Manahara mengaku menyayangkan keterlambatan kegiatan di Bidang Perkim itu. “Karena APBD Riau 2023 sudah ketuk palu sejak November tahun lalu,” ungkapnya.
Dalam perkiraan Manaharap, karena APBD Riau 2023 sudah ketuk palu pada November tahun lalu, seyogianya pada Februari sudah dimulai kegiatan.
Manahara mengingatkan perlunya menggesa kegiatan fisik APBD Riau 2023 karena masyarakat sangat menunggu, lantaran banyak aktivitas perekonomian daerah yang tergantung dengan APBD Riau.
Berbeda dengan Bidang Perkim, realisasi kegiatan APBD Riau 2023 di Bidang Bina Marga Manahara menilai sudah lumayan. “Progresnya sudah 23,09 persen,” sebut Manahara.
Dalam waktu dekat DPRD Riau meyakini Bina Marga akan melakukan loncatan karena banyak kontrak yang baru dilaksanakan dan ada pengajuan termyn.
Lebih lanjut tutur Manahara, ada salah satu ruas jalan Lubuk Kandis – Pangkalan Kasai Inhu yang begitu jelek kualitasnya. Menurutnya, pengerjaan proyek peningkatan jalan akhir tahun 2022 tersebut, bulan April 2023 sudah rusak.
“Jadi tadi argumentasi Kepala Dinas dan Kabid, kami baru melakukan PHO. VHO-nya belum. Jadi dengan adanya kondisi fisik seperti ini akan diaudit terlebih dahulu, sehingga baru diminta pertanggungjawaban. Yang jelas ruas jalan itu harus dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Manahara mengatakan, DPRD Riau akan memberikan perhatian khusus di jalan tersebut. Pasalnya, jika dilihat dari intensitas kendaraan yang melintasi jalan tersebut, dinilai sangat minim.
“Di sana tak ada angkutan balok, tidak ada angkutan batubara. Kalaupun ada angkutan TBS, itu sesekali saja. Padahal jalan status provinsi. Jadi memang kualitas jalannya yang tidak bagus,” ujarnya. (ismi)
