Pekanbaru (Gomediaku.com) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Riau masih menjadi polemik bagi masyarakat di Kota Pekanbaru.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin P Hutagalung menceritakan, ketika awal dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi V, ia mengundang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar melaksanakan PPDB secara konsekuen sesuai dengan regulasi yang ada, baik Permendikbud maupun petunjuk teknis (Juknis) dari Disdik.
“Setelah pengumuman pada 6 Juli 2022, kami dari Komisi V langsung rapat dengan Disdik. Disdik mentampaikan setiap sekolah ada yang tidak terisi penuh. Karena tinggal kelas, tidak menggunakan jalur pindah, ada yang tidak daftar ulang,” kata Robin pada Kamis (4/8/2022) di Gedung DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Ada kekosongan sebanyak 725 di SMA, 233 di SMK sehingga jumlahnya mencapai 958.
“Ketika itu disampaikan, saya pribadi waktu itu meminta supaya itu tidak diisi. Karena kalau diisi nanti akan menimbulkan problem baru,” kata Robin.
Namun kepala dinas M Job Kurniawan menjawab, bangku tersebut tidak mungkin tidak diisi namun kepala dinas tersebut tidak bisa menjawab. Robin ketika itu memaklumi karena posisi kadis sebagai sebagai pelaksana tugas atau Plt, oleh karena itu ia bukan bagian dari panitia.
Bangku kosong tersebut harus diisi untuk mengurangi beban jumlah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri yang sebanyak 12.800 orang.
“Prioritasnya adalah orang tempatan disitu, secara ekonomi tidak mampu. Itulah yang sudah berjalan,” kata Robin lagi.
Namun, Ia akui solusi itu tidak sepenuhnya bisa mengatasi persoalan itu. Maka ada opsi agar pembentukan sekolah baru dan saat ini sudah terlaksana meski masih menumpang gedung.
Disdik akan membuka sekolah baru, SMA 17, 18, dan 19. Tempatnya ada di Parit Indah, ada di Jalan Darma Bakti terus ada di Jalan Delima, di Binawidya.
“Ini dibuka tiga sekolah, bangunan sementara Disdik pinjam ruangan dulu. Jadi tahun ini sudah dimulai, tapi bangunan fisik 2023. Ini solusi yang sudah dilakukan berdasarkan rapat Komissi V dan Disdik. Ini kan kita menunggu dari Pak gubernur. Tapi prinsipnya kita mendorong itu,” tambah dia.
“PPDB ini menurut saya tidak bermasalah. Yang masalah itu ketersediaan sekolah yang kurang. Makanya kita meminta Disdik supaya disampaikan ke gubernur agar digesa terus karena jumlahnya tidak sebanding. SMP sampai 46, SMA hanya 16, sementara kita ada wajib belajar,” tutup Robin.
