Peringati Hari Buruh, Ratusan Buruh FSPTI-KSPSI Rohul Gelar Demo

0

ROHUL, gomediaku.com-Sekitar 500-an buruh perwakilan dari 27 Pimpinan Unit Kerja dari 16 kecamatan, tergabung di Federasi Serikat Pekerja Transportasi-Konpederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar aksi damai di Kota Pasirpangaraian, Senin (5/5/15) siang.

Dalam aksi damai yang masih berkaitan dengan Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada Jumat 1 Mei 2015 lalu, dilanjutkan long march dari Tugu Ratik Togak perempatan Perkantoran Pemkab Rohul ke Sekretariat FSPTI-KSPSI Rohul, ratusan buruh tersebut meneriakkan “Tolak Upah Murah”.

Buruh menilai sebagian besar upah buruh di Kabupaten Rohul, terutama buruh di perkebunan kelapa sawit dan buruh transportasi masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dari itu, mereka menuntut pemerintah membantu hak buruh agar mereka bisa sejahtera dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Apalagi, biaya pendidikan semakin mahal. Ada saja kutipan liar dilakukan oknum sekolah mengatasnamakan Komite Sekolah.

Ketua FSPTI-KSPSI Rohul M. Sahril Topan mengatakan ada empat yang menjadi tuntutan buruh. Pertama, persoalan masih lemahnya pengawasan terhadap upah buruh bongkar muat. Karena, upah bongkar muat masih sesuai Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun.

Seperti upah bongkar Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sesuai Perbup, masih Rp15 per kilogram, upah muat susun Rp12 per kg. Sedangkan upah bongkar semen di Perbup masih Rp500 per sak, sementara saat ini sudah seharusnya Rp2.000 per sak.

”Pengawasan upah buruh bongkar muat dilakukan pemerintah belum berjalan maksimal, sementara harga kebutuhan terus naik. Tentu ini sangat merugikan hak buruh,” kata Topan menjawab wartawan di sela sela demo.

Kedua, buruh menuntut agar Perbup Nomor 13 tahun 2009 direvisi, sebab hal itu belum membantu kesejahteraan para buruh, terutama buruh yang bekerja di bidang transportasi.

Baca Juga  Lihat Kondisi Masyarakat Pascabanjir, Hari Ini Pangdam Kunjungi Kampar

Tuntutan ke tiga, sampai saat masih ada perusahaan yang memakai karyawannya untuk bongkar muat TBS kelapa sawit. Hal itu bukan hanya merugikan hak buruh, namun bakal menyebabkan pengangguran besar-besaran di Kabupaten Rohul. Seperti terjadi di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT KPN atau PT Genk, PKS PT KUS, PKS Tali Kumain, dan masih banyak lagi.

Ke empat, FSPTI-KSPSI Rohul juga mengakui bahwa sampai hari ini, gaji honorer Pemkab Rohul masih di bawah UMK sekirat Rp1,920 per bulan. Upah honorer juga masih di bawah UMP, yakni hanya Rp1,450 juta per bulan, sementara harga kebutuhan kebutuhan pokok terus naik.

”Ini harus diselesaikan dulu (upah honor Pemkab Rohul), sebelum diselesaikan gaji buruh di perusahaan. Pemerintah harus berfikir objektif, dan menyesuaikan upah buruh dengan UMK atau UMP,” terang Topan.

Anggota DPRD Rohul dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini mengakui selama kepimpinan Bupati Rohul Achmad, memang tidak pernah terjadi konflik hingga buruh meninggal dunia. Namun demikian, dia mengharapkan hal itu tidak pernah terjadi selamanya di Rohul.

Anggota Komisi I DPRD Rohul juga mengakui baru sebagian buruh sudah didaftarkan dalam jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) oleh perusahaan tempatnya bekerja. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah.

”Dimana-mana buruh tidak sejahtera, namun bagaimana langkah pemerintah agar buruh ini bisa menyekolahkan anaknya dan menghidupi keluarganya,” ujarnya.

Topan mengakui jumlah buruh yang bergabung di FSPTI-KSPSI sekitar 5.000 orang. Jumlah itu akan terus berkurang, karena banyak perusahaan yang masih memakai buruh bongkar muat dari kalangan karyawan perusahaan. (yus)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan Masukkan Komentarmu
Silakan Masukkan Nama Disini