DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, Provinsi Riau, resmi menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak.
Keputusan ini disetujui enam dari delapan fraksi. Syamsurizal Budi, salah satu anggota DPRD yang menginisiasi pembentukan Pansus, mengungkapkan alasan utama dibalik langkah ini adalah untuk meminta kejelasan mengenai perkembangan BUMD yang dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hearing tersebut dipimpin Syamsurizal Budi dari Fraksi Demokrat, dan dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan.
Hadir dalam rapat tersebut anggota DPRD, Direktur BUMD PT. SPS Bob Novitriansyah, Direktur PT SPE Rajiman, Direktur PT KITB Suharto, bagian ekonomi dan bagian hukum Pemkab Siak.
RDP tersebut berlangsung santai dan berisi. Sejumlah anggota DPRD Siak mempertanyakan terkait perkembangan BUMD Siak yang selama ini belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mulanya, anggota DPRD Siak pertanyakan terkait perkembangan dan kewenangan terhadap dua BUMD yakni PT SPS dan PT SPE.
Pertanyaan tersebut seputar perencanaan, pengelolaan hingga pada kewenangan BUMD dalam mengelola core bisnis dibidangnya.
“Kita semua sangat menyayangi Kabupaten Siak, jadi kita ingin para direktur BUMD menjelaskan perkembangan kondisi yang dihadapi BUMD tersebut,” ujarnya dilansir antaranews.com, Minggu (9/6/2024).
Selain itu, anggota DPRD Siak lainnya, Awaludin, menekankan pentingnya mengetahui sejauh mana kewenangan BUMD dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mereka. Ia juga mempertanyakan manfaat nyata dari keberadaan BUMD bagi daerah.
Enam fraksi yang mendukung pembentukan Pansus adalah PDIP, Demokrat, Golkar, PKS, PKB, Hanura dan Nasdem.
Sementara itu, dua fraksi lainnya mengusulkan agar evaluasi dilakukan secara internal terlebih dahulu. “Fraksi PAN usulkan agar didalami saja internal dahulu, kita panggil ulang pihak-pihak yang terkait,” ungkap Syarif.
Menanggapi pembentukan Pansus, Bob Novitriansyah, Direktur PT Sarana Pembangunan Siak (SPS), salah satu BUMD di Siak, menjelaskan bahwa usahanya bergerak dalam bidang jasa dan industri.
“Sesuai dengan aturan, PT SPS bergerak dalam bidang jasa dan industri,” sebutnya.
Kabupaten Siak memiliki beberapa BUMD lainnya di bawah pengawasan pemerintah daerah, termasuk PT Bumi Siak Pusako, PT Sarana Pertambangan Energi, PT Kawasan Industri Tanjung Buton, PT Permodalan Siak dan PT Siak Prima Nusalima.
Keberadaan Pansus diharapkan mampu memberikan evaluasi menyeluruh dan solusi agar BUMD-BUMD ini dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap PAD dan pembangunan daerah.
Sebelumnya, kalangan masyarakat mendukung DPRD Siak segera membentuk Pansus BUMD.
Salah seorang tokoh masyarakat Siak, Wan Hamzah, mengaku telah mengikuti perkembangan yang sedang dihadapi Siak dan BUMD dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Wan Hamzah, persoalan BUMD ini harus terang benderang. Makanya, perlu segera dibentuk Pansus di DPRD Siak.
“Jika ini tidak juga terang, saya khawatir BUMD kebanggaan di Siak ini akan menjadi mainan bagi segelintir orang yang tidak menyukai pertumbuhan dan perkembangan di kabupaten Siak,” tambahnya, dilansir cakaplah.com.
Hal yang sama juga disampaikan, Syahrul Qodri tokoh pemuda Siak. Menurutnya, jika Pansus jadi dibentuk oleh para wakil rakyat, diharapkan dapat memperbaiki persoalan yang melanda BUMD kemajuan kedepannya.
“Saat ini adalah sebuah kebangaan bagi Siak, Sumber Daya Alamnya kembali ke pangkuan Siak. Bahkan, pengelolaanya akan dilakukan 100 persen di tangan BUMD Siak. Kami sangat mendukung apa yang dilakukan Ketua DPRD Siak untuk membentuk Pansus,” ungkap Syahrul Qodri. (adv/hms)
