Pekanbaru, GoMediaKu.Com – Tokoh masyarakat Provinsi Riau Dr. drh. H. Chaidir MM menegaskan, nasib maupun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Riau tak dapat hanya digantungkan pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi akan ditentukan oleh rakyat Riau sendiri.
“Tersebab itu, saya sebagai anak jati Riau berazam berkhidmat pada negeri untuk menyuarakan dan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh aspirasi rakyat Riau yang masih belum diperhatikan dan diberikan secara nyata oleh pemerintah pusat,” kata mantan Ketua DPRD Riau yang menjabat selama dua periode itu.
“Perjuangan tersebut akan efektif apabila kita melakukannya secara bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi,” demikian papar Chaidir saat mendaftarkan diri dan menyerahkan persyaratan dukungan minimal sebanyak 2024 pemilih yang tersebar di 12 Kabupaten dan Kota se Riau, Kamis (29/12/2022).
Sebagai tokoh masyarakat Riau yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Chaidir telah memantapkan diri maju sebagai Bakal Calon Anggota (bacaleg) DPD RI pada Pemilu 2024.
Menurut Chaidir, Provinsi Riau yang terbentuk pada 1957, di awal sejarah pembentukan dimekarkan dari Provinsi Sumatera Tengah, didasari oleh keinginan untuk menentukan nasib sendiri, membangun Negeri Riau sesuai dengan budaya dan kearifan Melayu Riau.
“Agar derap langkah pembangunan di Riau lebih cepat dan sejajar dengan provinsi-provinsi di Indonesia lainnya yang telah lebih dahulu maju dan berkembang. Kini telah 65 tahun usia Provinsi Riau, faktanya harapan dan cita-cita pendiri Provinsi Riau masih belum sepenuhnya terwujud,” paparnya.
“Apatah lagi, jauh sebelum Indonesia Merdeka, pun di saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan bahkan untuk mengisi pembangunan NKRI sampai saat ini Riau telah memberikan kontribusi yang sangat besar, baik dari kekayaan sumberdaya alam migas yang selama ini menjadi andalan negara untuk sumber dana pembangunan, begitu juga sumbangan dari kekayaan sumberdaya kehutanan dan perkebunan,” sebutnya.
Riau, menurut Chaidir, juga telah mendedikasikan Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara. “Tersebab itu, adalah patut Riau mendapatkan keadilan dan keberpihakan yang proporsional bagi mempercepat pembangunan dan mengejar ketertinggalan Riau,” jelas Chaidir.
Dikatakan Chaidir, Riau saat ini masih memiliki persoalan-persoalan yang kompleks dan mendasar antara lain kemiskinan ekstrim, stunting (kurang gizi), konflik lahan antara korporasi dengan masyarakat, permasalahan HPH dan HGU, DBH Migas dan perjuangan DBH Non Migas serta masih minimnya pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial (jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sanitasi, maupun ketersediaan air bersih), ini semua patut dan harus kita perjuangkan di tingkat nasional.
“Hak dan keadilan negeri Riau patut disuarakan lantang dan wakil-wakil rakyat Riau harus berjuang secara simultan di pusat kekuasaan negara, wakil-wakil rakyat Riau patut dan harus lebih proaktif mendobrak tembok kekuasaan negara. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri,” ujarnya mengingatkan.
Dengan moto BERSAHAJA (Berbudi, Santun, Humanis, Jujur dan Amanah), Chaidir mengusung pesan moral sekaligus misi bahwa pemerintah pusat hendaknya arif dan bijak memberikan keadilan bagi daerah-daerah di Indonesia.
“Jangan sampai hanya tuntutan daerah-daerah yang bersuara radikal saja yang mendapatkan dan diberikan perhatian khusus, sedangkan daerah-daerah yang menyampaikan aspirasi secara santun dan tidak memberontak lalu diabaikan dan tak didengar. Budaya Melayu dan tunjuk ajar Melayu mengajarkan kesantunan akal budi sebagai karakter dan jati diri Riau,” tegas Chaidir.
Saya dengan kerendahan hati mengajak dan sekaligus memohon restu serta dukungan kita semua untuk bersama memperjuangkan hak dan keadilan rakyat Riau, agar tujuan pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat terwujud, Riau menjadi negeri terbilang, gemilang dan cemerlang,” pungkas Chaidir.***
