Pekanbaru, Gomediaku.com —Kinerja fiskal Provinsi Riau menunjukkan tren positif di awal tahun 2025. Dalam laporan resmi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp944,35 miliar, seiring dengan menggeliatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama bulan Ramadan dan Syawal.
Ekspor Tetap Tumbuh di Tengah Ketidakpastian Global
Di tengah ketegangan geopolitik dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ekspor Riau tetap mampu tumbuh, didukung kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional. Ekspor Maret 2025 mencapai USD1.850 juta, naik 0,45% dibandingkan bulan sebelumnya, sementara impor turun 12,15% menjadi USD127,54 juta. Neraca perdagangan pun surplus sebesar USD1.722,46 juta.
Naiknya harga CPO dan kelapa juga mendongkrak harga Tandan Buah Segar (TBS), meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 197,13 di bulan Maret.
Kesejahteraan Meningkat, Kesenjangan Menurun
Provinsi Riau mencatat indikator kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,67, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rendah di 3,70%, dan angka kemiskinan turun ke 6,36%. Distribusi pendapatan juga membaik, tercermin dari rasio gini sebesar 0,306.
Pendapatan Negara Naik Tajam, Belanja Terkontraksi
Realisasi pendapatan negara di Riau hingga Maret mencapai Rp6,76 triliun (32,84% dari target), naik tajam 76,93% (y-o-y), terutama karena lonjakan penerimaan bea keluar. Namun, penerimaan pajak justru turun 2,21%, sementara penerimaan bea cukai naik drastis 1.291,96%.
Di sisi lain, belanja negara turun 15,17% (y-o-y) menjadi Rp5,82 triliun, seiring penurunan pagu anggaran dan berakhirnya program-program belanja besar seperti Pemilu. Belanja pemerintah pusat bahkan terkontraksi 33,94%, meskipun belanja pegawai tetap tumbuh 9,29%.
APBD Masih Surplus, Belanja Daerah Lambat
Realisasi penerimaan APBD Riau tercatat Rp2,84 triliun, namun turun 30,62% (y-o-y). Sementara itu, belanja APBD sebesar Rp2,03 triliun, juga turun 30,99%. Meskipun demikian, APBD masih mencatatkan surplus sebesar Rp812,28 miliar.
Kinerja belanja daerah dinilai masih lambat, terutama karena penyesuaian kebijakan, efisiensi anggaran, dan dinamika pergantian kepala daerah. Saldo kas pemerintah daerah tercatat mengalami kontraksi sebesar Rp137,96 miliar, menunjukkan kecenderungan pemda untuk menahan belanja.
Rekomendasi dan Langkah Strategis
Pemerintah daerah didorong untuk:
• Meningkatkan efisiensi belanja dengan perencanaan dan eksekusi APBD yang realistis.
• Mengoptimalkan peran BUMD agar berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Memanfaatkan idle assets untuk disewakan atau dikerjasamakan guna menambah PAD.
• Meningkatkan sinergi antara Dinas Pendidikan dan KPPN dalam penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
⸻
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau di laman djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/riau atau melalui email kanwildjpbriau@kemenkeu.go.id.
Reporter : Ahmad S / Gomediaku
