Gomediaku.Com, Rohil – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar bersama-sama dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan) HKM Tambusai Utara Rawa Seribu pada Senin (4/7/2022), melaksanakan penanaman bibit aren dengan total 10 ribu batang, dari yang rencana seluruhnya 20 ribu batang. Pelaksanaan acara ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau.
Pada kesempatan tersebut, Gubri mengungkapkan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen dalam mendukung pengembangan program Perhutanan Sosial (PS) yang mana menjadi salah satu program prioritas nasional.
Program perhutanan sosial ini diharapkan menjadi bagian dari strategi menyelesaikan beragam permasalahan yang dihadapi Bumi Melayu, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan Kawasan hutan secara lestari di provinsi Riau, semisal perambahan hutan, illegal logging juga karhutla.
“Oleh karenanya, kami menyambut baik dan memberikan Apresiasi atas inisiasi Gapoktan HKm Tambusai Utara Rawa Seribu bersama Dinas LHK Provinsi Riau, untuk menyelenggarakan kegiatan penanaman aren bersama,” jelas Gubri.
Tak hanya penanaman aren, Gubri bersama-sama juga akan melakukan penaburan 7 ekor indukan Arwana jantan dan betina.
“Kedua komoditi ini sebagai produk unggulan dari unit usaha HKm masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Rawa Seribu,” ungkap Gubri.
Dilain pihak, Kepala Dinas LHK Riau, Mamun Murod mengatakan jika Riau berdasarkan Daftar Indikatif Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS Revisi VII) mempunyai luas PS seluas 1.234.428 hektare.
Diketahui hingga dengan saat ini sudah ada 76 hak kelola PS dengan luas kelola PS 103.310,34 ha yang terdiri dari 25 hak kelola Hutan Desa (68.428 ha).
Selanjutnya seperti dilansir dari media center RIau, 41 hak kelola Hutan Kemasyarakatan (26.905 ha), 7 hak kelola Hutan Tanaman Rakyat (3.569,5 ha), 1 hak kelola Kemitraan (4000 ha) dan 2 hak kelola Hutan Adat (407,8 ha).
“Pemprov Riau melalui Dinas LHK Provinsi Riau bersama para pihak terus berupaya mendorong percepatan pengembangan PS sebagai bagian dari Rencana Aksi Riau Hijau,” kata Murod.
Menurut Murod, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Riau yang sudah dibentuk dan beranggotakan berbagai elemen terkait, mempunyai tugas membantu melakukan percepatan.
“Peran Pokja ini sangat diharapkan mengingat alokasi Pemberian Akses Kelola di Tahun 2022 mencapai ± 20.000 Ha,” ujarnya.
Selain itu terhadap areal yang telah mendapat persetujuan juga perlu terus difasilitasi, khususnya dalam penyusunan Rencana Pengelolaan, Rencana Kerja dan pengembangan usahanya.
Keberhasilan Program PS di Provinsi Riau idealnya bukan dari sisi target luasan saja.
Tetapi, harusnya juga mampu mengembangkan Pengelolaan PS yang berkualitas sehingga betul-betul dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerjasama antar kementerian terkait di tingkat nasional, OPD di lingkungan Pemprov Riau dan Kabupaten/Kota, juga para pihak lainnya termasuk dunia usaha, LSM dan akademisi.
“Penting untuk kita pahami Bersama, bahwa pembinaan dan penguatan yang dibutuhkan oleh masyarakat pengelola PS tidak sebatas pada urusan bidang kehutanan. Namun, juga aspek-aspek pengembangan usaha seperti pelatihan keterampilan, peralatan, pemasaran dan pembiayaan,” jelasnya.
Sesudah mendapatkan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, imbuh Murod, diperlukan pula pendampingan berkesinambungan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya penyusunan Rencana Pengembangan Usaha.
Oleh sebab itu diperlukan dukungan Para Pihak untuk melaksanakan pendampingan pasca persetujuan Perhutanan sosial.
Gapoktan Tambusai Utara sudah memperoleh hak kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2017 seluas 1.565 Ha.
Hak Kelola ini tentunya harus digunakan dengan baik sebagaimana dengan tujuan utama yakni dalam pemberdayaan masyarakat.
Muroj berharap, pengelolaan areal ini diharapkan bisa membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi para anggota dan masyarakat sekitar, sehingga nantinya bisa mengurangi angka kemiskinan di daerah kita ini.
Sebagai informasi, saat ini sudah ada dua Kelompok Usaha PS yang dikembangkan oleh pengurus Gapoktan, yaitu KUPS Rawa Seribu dan KUPS Budidaya Aren.
“Kegiatan yang dikembangkan berupa penangkaran Ikan Arwana yang selain bernilai ekonomi tinggi, juga merupakan upaya mempertahankan keanekaragaman hayati jenis endemic di daerah kita,” tambahnya.
