Pekanbaru, GoMediaku.con – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan evaluasi terkait dengan persoalan PPDB yang bersistem zonasi.
“Karena menimbulkan banyak dinamika dan persoalan di bawah dan kalau bisa pemerintah pusat turun ke bawah dan saksikan apa yang terjadi,” ucap Hardianto kepada skinusantara.com, Senin ( 29/4/2024).
Dikatakan, banyak oknum-oknum manfaatkan pos PPDB ini untuk orang tua murid menyiapkan sejumlah uang atau biaya agar anaknya bisa masuk ke sekolah tujuan atau favorit dan maka dari itu harus kita lawan.
“Kita dalam rangka PPDB ini berarti mencerdaskan anak bangsa, memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak bangsa yang merupakan generasi penerus bangsa,”tuturnya.
Hardianto berharap agar PPDB di Tahun 2024 ini tidak ada lagi yang namanya anak anak yang ingin masuk ke sekolah tertentu itu harus bayar dan bayarnya ke oknum oknum tertentu.
