SEIRING dengan perjalanan waktu, ancaman terhadap keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) makin beragam dengan tingkat intensitas yang kian berat. Semua elemen anak negeri diminta kian merapatkan barisan untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI, yang pendiriannya dilakukan dengan pengorbanan yang tidak sedikit.
Hal tersebut juga diingatkan Plt (Pelaksana Tugas) Bupati Rohul (Rokan Hulu), H. Sukiman. Sukiman mengimbau para tokoh agama, tidak terkecuali elemen masyarakat lainnya di Rohul, untuk ikut menjaga keutuhan NKRI, sebagaimana yang telah menjadi komitmen para pendiri republik ini.
Plt Bupati Sukiman menyampaikan imbauan itu saat bertemu dengan para Tokoh Agama serta pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di aula rapat lantai III Kantor Bupati Rohul, Kamis (24/11/16) sore kemarin. Rapat di kantor Bupati Rohul saat itu membahas soal rencana aksi damai pada 2 Desember 2016 di Jakarta, masih soal perkara dugaan penistaan agama dilakukan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjajaya Purnama alias Ahok.
Dalam rapat yang diselenggarakan di aula lantai III kantor Bupati Rohul di Pasirpengaraian itu turut dihadiri Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto, Ketua MUI Rohul Hasbi Abduh, dan sejumlah pimpinan Ormas Islam seperti dari FPI, NU, Muhammadiyah, IKADI, FK-Umat, serta para tokoh Islam di Negeri Seribu Suluk.
Ketua FK-Umat Rohul Yulihesman, dalam kesempatan tersebut mengatakan tokoh agama dan pimpinan Ormas Islam dikumpulkan sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap aksi damai besar-besaran umat Islam, masih soal dugaan penistaan agama dilakukan Ahok.
Yulihesman menyayangkan, karena menurutnya aksi yang akan digelar umat Islam 2 Desember bukan sebagai bentuk aksi menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi demonstrasi yang rencananya digelar 2 Desember 2016, menurut Yulihesman, karena lemahnya penegakan supremasi hukum di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.
”Hanya karena beberapa aksi sehingga membuat pemerintah kebakaran jenggot, dan aksi itu dikait-kaitkan dengan keutuhan NKRI,” jelas Yulihesman, seperti dikutip dari riauterkini.
Ia mengatakan bahwa aksi damai bukanlah untuk mengancam keutuhan NKRI atau menggulingkan pemerintahan yang sah, namun untuk mengawal supremasi hukum yang tengah berjalan.
Yulihesman menambahkan, umat Islam tidak mungkin berkhianat, dan punya niat mengancam keutuhan NKRI atau menggulingkan pemerintah yang sah. Apalagi, tambahnya, sejarah membuktikan, berdirinya NKRI tidak terlepas dari peran umat Islam, melalui ulama dan para santri.
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang mengait-ngaitkan aksi demonstrasi mengawal kasus Ahok sebagai salah satu bentuk ancaman bagi NKRI, dan menggulingkan pemerintahan yang sah atau perbuatan makar.
Mensikapi itu, Plt Bupati Rohul H. Sukiman mengakui para ulama dan pendiri Ormas Islam dikumpulkan bukan karena sebuah bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap aksi damai umat Islam, namun karena pemerintah punya kewajiban menjamin keamanan bagi seluruh warga negeranya.
Menurutnya, penyampaian pendapat dalam aksi damai merupakan hak setiap warga negara Indonesia, namun aksi harus dilakukan sesuai aturan berlaku dan tidak menganggu kenyamanan orang lain. Sukiman juga sarankan agar aksi demo tidak mesti dilakukan di Jakarta.
”Penyampaian pendapatkan juga bisa dilakukan dengan melakukan tabligh akbar dan dzikir di Masjid Agung,” saran Sukiman.
Ia mengajak seluruh ulama dan Ormas Islam di Rohul ikut dalam menenangkan umat. Sukiman berharap proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta di Kepolisian dan kejaksaan segera dituntaskan dengan transparan, sehingga tidak lagi jadi kecurigaan publik. ”Mari kita bersama-sama menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai ini,” ajak Plt Bupati Rohul, Sukiman. (Adv/Hms)